Makalah hutang lancar

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang Masalah

Jika kita ingat kembali persamaan dasar akuntansi , sisi kiri persamaan akuntansi adalah harta dan sisi kanan terdiri dari modal hutang dan modal. Hutang menunjukkan besarnya kepentingan kreditur pada harta perusahaan. Sementara itu modal menunjukan bersarnya kepentingan pemilik dan jarta perusahaan. Persamaan tersebut juga tergambar pada neraca yang membuat harta, hutang dan modal.

Adanya hutang di neraca menunjukkan perusahaan pernah menarik sumber daya yang digunakan dari kreditur. Pada bab ini akan dibicarakan akuntansi atas kegiatan pendanaan yang berasal dari kreditur. Hutang didefinisikan sebagai pengorbanan manfaat ekonomi dimasa datang yang bersifat problemnya yang timbul dari kewajiban sekarang dari suatu entitas untuk menyerahkan harta atau menyediakan jasa ke entitas lain di kemudian hari sebagai akibat dari trensaksi atau kejadian masa lalu. Dari definisi diatas dapat ditarik beberapa hal yang penting  yaitu:

1.         Hutang timbul dari transaksi atau kejadian masa lalu.

2.         Hutang harus melibtakan transfer asset atau penyediaan jasa dikemudian hari yang bersifat probbablem (hampir sama).

3.         Hutang ini merupakan kewajiban dari suatu entitas. 

B.     Rumusan Masalah

1.         Bagaimana pengertian hutang lancar ?

2.         Apa saja jenis- jenis hutang lancar?

3.         Bagaimana analisis kewajiban kontijensi?

4.         Bagaimana analisis penggajian dan pajak gaji karyawan?

BAB II

PEMBAHASAN

A.  Pengetian Hutang Lancar

Hutang lancar adalah hutang yang di harapkan akan di bayarkan dalam jangka waktu satu tahun atau satu siklus operasi normal perusahaan dan dengan menggunakan aktiva lancar yang ada atau hasil dari pembentukan hutang lancar yang lain.[1]

B.  Jenis- jenis Hutang Lancar

1.    Hutang usaha atau hutang dagang

Hutang usaha adalah saldo yang terhutang kepada pihak lain atas barang, perlengkapan, atau jasa yang dibeli dengan akun terbuka atau secara kredit. Hutang usaha muncul karena adanya kesenjangan waktu antara penerimaan jasa atau akuisisi hak aktiva dan pembayaran atasnya.[2]

Contoh : Pada tanggal 2 Januari 2001, Rahmat membeli barang niaga secara kredit seharga Rp 320.000.

Jurnal:

2 Jan Pembelian                                              320.000

Hutang dagang                                             320.000

2.      Wesel bayar

Wesel bayar biasanya mengharuskan pihak yang berutang untuk membayar bynga, dan utang semacam ini biasanya diambil untuk memenuhi kebutuhan dan jangka pendek.

Wesel biasanya dibuat dengan jangka waktu yang berbeda-beda. Apabila jangka waktu wesel kurang dari satu tahun, maka wesel tersebut digolongkan sebagai kewajiban lancar atau kewajiban jangka pendek. Wesel bisa berbunga atau tidak berbunga.

a.    Wesel berbunga

Merupakan utang wesel yang pada tanggal jatuh tempo pelunasannya sebesar nilai nominal wesel ditambah dengan bunga.

Misalkan Bank duta Pertiwi menyetujui untuk member pinjaman sebesar Rp10.000.000 pada tanggal 1 oktober 1992. Untuk itu Bank minta kepada CV Progo untuk menandatangani perjanjian dengan bunga 12%, dan berjangka waktu 4 bulan. Apabila wesel berbunga, maka jumlang uang yang diterima CV Progo setelah wesel ditandatangani adalah sebesar nilai nimonal wesel tersebut. Jurnal yang dibuat oleh CV Progo pada tanggal 1 Oktober 1992 adalah sebagai berikut:

Okt. 1 Kas                                                                10.000.000

            Utang wesel                                                    10.000.000

(untuk mencatat penerimaan kas dan penarikan wesel, 12%,4 bulan)

Seandainya tahun buku CV Progo berakhir tanggal 31 Desember, dan pada tanggal tersebut perusahaan menyusun neraca, maka pada tanggal 31 Desember perlu dibuat jurnal penyesuaian untuk mencatat hutang bunga sebesar Rp300.000 (Rp10.000.000 x 12% x 3/12) yaitu untuk periode bulan oktober sampai dengan Desember 1992. Jurnal penyesuaian yang harus dibuat pada tanggal 31 Desember adalah sebagai berikut:

Des. 31 Biaya Bunga                                                            300.000

            Utang Bunga                                                         300.000

            (untuk mencatat biaya bunga wesel selama 3 bulan)

Jurnal untuk mencatat pembayaran nilai nominaldan bunga wesel pada tanggal 1 febuari 1993 (tanggal jatuh tempo wesel) adalah sebagai berikut:

Feb. 1 Utang wesel                                                   10.000.000

 Utang bunga                                                       300.000

 Biaya bunga                                                         100.000

Kas                                                                  10.400.00

(untuk mencatat biaya bunga 1 bulan dan pelunasan wesel)

Pada tanggal jatuh tempo, CV Progo harus membayar terdiri dari nilai nominal wesel Rp10.000.000 ditambah biaya bunga Rp 400.000 (Rp10.000.000x12%x4/12). Pada saat pelunasan biaya bunga diperhitungkan hanya satu bulan, sebab biaya bunga untuk periode oktober sampai desember 1992 telah dibebankan sebagai biaya untuk periode tahun lalu.                                               

b.    Wesel tak berbunga

Wesel tak berbunga adalah wesel yang tidak secara eksplisit menyebutkan tingkat bunga tertentu dalam surat wesel yang bersangkutan.

Contoh: CV progo menandatangani wesel dengan nilai nominal Rp. 10.400.000 jangka waktu 4 bulan, tanpa bunga untuk bank Duta pertiwi. nilai tunai wesel adalah Rp. 10.000.000 jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah:

Kas                                                    10.000.000

Diskonto utang wesel                            400.000

Utang wesel                                                                10.400.000

(untuk mencatat penerimaan kas dan penarikan wesel 4 bulan tanpa bunga)[3]

3.    Jatuh tempo berjalan hutang jangka panjang

Bagian dari obligasi, wesel hipotik dan hutang jangka jangka panjangnya yang jatuh tempo dalam tahun fiskal berikutnya. Jatuh tempo berjalan hutang jangka panjang (current maturities of long term debt-) dilaporkan sebagai kewajiban lancar. Apabila hanya sebagian dari hutang jangka panjang itu yang akan dibayarkan dalam 12 bulan berikutnya, maka bagian jatuh tempo dari hutang jangka panjang dilaporkan sebagai kewajiban lancar, sedangkan saldonya sebagai hutang jangka panjang.

4.    Kewajiban jangka pendek yang diharapkan akan didanai

Kewajiban jangka pendek adalah hutang yang dijadwalkan akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun setelah tanggal neraca perusahaan atau dalam siklus operasi perusahaan atau dalam siklus operasi perusahaan, mana yang lebih lama.

Kriteria pendanaan kembali, yaitu :

a.         Perusahaan memiliki rencana untuk mendanai kembali kewajiban atas dasar jangka panjang.

b.        Perusahaan menunjukkan kemampuan untuk melaksanakan pendanaan kembali. Maksud pendanaan kembali adalah mendanai kembali kewajiban jangka pendek sehingga penggunaan modal kerja tidak akan diperlukan lagi selama tahun fiskal atau siklus operasi.[4]

5.    Hutang deviden

Merupakan jumlah yang harus dibayar oleh suatu perusahaan sebagai akibat adanya pembagian laba yang telah diumumkan oleh direksi kepada pemegang saham.

Pada tanggal pengumuman, perusahaan menanggung kewajiban yang membuat pemegang saham menjadi kreditor atau sejumlah deviden yang dumumkan karena deviden tunai selalu dibayar dalam satu tahun setelah pengumuman (biasanya 3 bulan), maka hal itu diklasifikasikan hutang lancar.[5]

6.    Deposito yang dapat dikembalikan

Deposito yang dapat dikembalikan adalah deposito kas yang diterima dari pelanggan dan karyawan untuk menjamin pelaksanaan kontrak atau jasa sebagai jaminan untuk menutup pembayaran kewajiban yang diharapkan dimasa depan. Klasifikasi deposito yang dapat dikmbalikan sebagai hutang lancar dan tidak lancar tergantung pada waktu antara tanggal deposito dan pemutusan hubungan yang memasyarakatkan deposito.

Contoh deposito yang dapat dikembalikan

a.       Perusahaan telepon seringkali mensyaratkan sejumlah deposito untuk pemasangan telepon.

b.       Deposito juga dapat diterima dari pelanggan sebagai jaminan untuk kemungkinan kerusakan atas properti yang ada ditanagn pelanggan.

7.    Pendapatan diterima dimuka

Merupakan penerimaan kas yang terjadi sebelum barang atau jasa diserahkan kepada pembeli dan harus diperlakukan sebagai hutang karena penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang atau jasa diwaktu yang akan datang.

Contoh : Tanggal 1 Maret 1995 diterima sewa bangunan Rp195.000 untuk 1 tahun.

Jurnal pada tanggal 1 Maret 1995

Kas                                                                  195.000

Pendapatan diterima dimuka                                       195.000

Pada akhir tahun pendapatan yang telah dihasilkan selama 10 bulan sebesar Rp162.500 ( 10/12  Rp195.000)

Jurnal Penyesuain tanggal 31 Desember 1995

Pendapatan diterima dimuka                          162.500

Pendapatan sewa                                                       162.500

8.    Hutang pajak penjualan

Merupakan hutang atas pajak yang dipungut dari pembeli ketika penjualan terjadi. Pajak penjualan dibebankan kepada pembeli sebesar persentase penjualan terjadi.

Contoh: Pada tanggal 11 Maret 1961, Boy melakukan penjualan computer sebesar $200.000 dengan PPN sebesar 10% dari harga perolehan.

Jurnal:

11 Mar    Kas                                                      220.000

             Penjualan                                                         200.000

             Untang Pajak Penghasilan                                 20.000

9.    Hutang pajak propeti

Unit pemerintahan lokal biasanya bergantung pada pajak properti sebagai sumber utama pendapatannya. Pajak seperti itu didasarkan pada nilai ditetapkan atas properti pada nialai yang ditetapkan atas properti pribadi dan nyata serta menjadi jaminan atau hak gadai terhadap properti pada tanggal yang ditentukan oleh hukum. Hak gadai atau jaminan ini merupakan kewajiban bagi pemilik properti dan merupakan biaya jasa dari properti semacam itu.

Profesi akuntansi dalam mempertimbangkan berbagai periode pembebanan pajak properti dan bagaimana kewajiban itu harus dilaporkan, berpendapat bahwa pada umumnya dasar yang paling dapat diterima untuk pajak properti adalah akrual bulanan pada pembukuan wajib pajak slama periode fiskal dari otoritas pajak yang menggunakan pajak itu.

10.     Hutang pajak penghasilan

Merupakan jumlah pajak yang terhutang kepada pemerintah atas besarnya gaji karyawan yang terkena pajak penghasilan.

Contoh: Pada tanggal 25 maret 1992, PT Kelud menjual barang seharga 10.000. atas penjualan tersebut PT Kelud memungut pajak pertambahan nilai (PPH) sebesar 10% sehingga jumlah kas yang diterima dari pembeli menjadi 11.000.

Jurnal yang dibuat dari transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

Maret 25  Kas                          11.000

      Penjualan                                 10.000

      Utang PPN                                 1000

11.     Kewajiban yang berhubungan dengan karyawan

Jumlah yang terhutang kepada karyawan untuk digaji atau upah pada akhir periode akuntansi dilaporkan sebagai kewajiban lancar. Selain itu, pos- pos berikut yang berhunbungan engan kompensasi karyawan juga sering dilaporkan sebagai kewajiban lancar.

a.       Pemotongan gaji

b.      Absensi yang dikompensasi

c.       Bonus (akuntansi untuk bonus) [6]

C.  Kewajiban Kontinjensi

Suatu transaksi yang terjadi dimasa lampau akan menimbulkan kewajiban apabila kejadian tertentu terjadi dimasa mendatang. Kewajiban potensial ini dinamakan sebagai kewajiban kontinjensi, dimana kewajiban belum terjadi pada tanggal neraca. Kewajiban ini baru akan terjadi secara aktual tergantung pada adanya kejadian dimasa mendatang.

a.    Keuntungan Kontinjensi

Pengertiannya adalah klaim atau hak untuk menerima asset (atau memiliki kewajiban yang menurun) yang keberadaannya tidak pasti tetapi pada akhirnya mungkin akan menjadi sah.

Jenis keuntungan kontinjensi :

                             i.     Penerimaan atas uang dari hadiah, sumbangan, bonus, dan lain sebagainya.

                           ii.     Kemungkinan pengembalian dana dari pemerintah atas kelebihan pajak.

                         iii.     Penundaan kasus pengadilan yang hasilnya mungkin menguntungkan.

                         iv.     Kerugian pajak yang dikompensasi ke depan.

Keuntungan kontinjensi tidak akan dicatat dan akan diungkapkan dalam catatan hanya jika probabilitasnya tinggi bahwa suatu keuntungan kontinjensi akan menjadi kenyataan.

b.   Kerugian Kontinjensi

Pengertiannya adalah situasi yang melibatkan ketidak-pastian atas kemungkinan terjadinya kerugian. Kewajiban yang terjadi sebagai akibat dari kerugian kontinjensi menurut definisinya disebut sebagai kewajiban kontinjen / contingent liabilities (kewajiban yang bergantung pada terjadinya atau tidak terjadinya satu atau lebih kejadian di masa depan untuk mengkonfirmasi jumlah hutang, pihak yang dibayar, tanggal pembayaran, atau keberadaannya).

Jenis kerugian kontinjensi, yaitu :

                             i.          Perkara Pengadilan, Klaim, dan Pengenaan ; seperti :

§  Periode waktu penyebab dasar tindakan.

§  Probabilitas hasil yang tidak menguntungkan.

§  Estimasi layak mengenai jumlah kerugian.

                   ii.       Biaya Garansi dan Jaminan; jaminan (garansi produk) adalah janji yang dibuat oleh penjual kepada pembeli untuk memperbaiki defisiensi kuantitas, kualitas, atau kinerja suatu produk. Jaminan ini umumnya digunakan oleh manufaktur sebagai teknik promosi penjualan. Metode dasar akuntansi yang digunakan untuk biaya jaminan adalah metode dasar kas dan metode akrual.

                 iii.       Premi dan kupon ; premi adalah peralatan dari perak, pirung, alat rumah tangga kecil, mainan, barang lainnya, atau transportasi gratis. Kupon adalah sesuatu yang ditebus untuk potongan tunai atas barang yang dibeli.

Untuk mengilustrasikan kewajiban garansi, asumsi bahwa perusahaan sepanjang bulan agustus 2008 telah melakukan penjualan produk senilai 120.000.000. dalam hal ini, perusahaan memberikan jaminan atau garansi selama satu tahun penuh kepada pembeli atas kemungkinan terjadinya kerusakan produk yang bukan diakibatkan oleh kesalahan pembeli. Berdasarkan pengalaman masa lampau, diketahui bahwa besarnya rata – rata biaya yang dikelurkan untuk memperbaiki kerusakan produk selama masa garansi adalah 6% dar nilai jual.

Jurnal dari transaksi tersebut yaitu :

31 Agustus 2008

Beban garansi produk                7.200.000

Utang garansi produk                               7.200.000

(6% x 120 juta )

D.  Penggajian dan Pajak Gaji

Istilah gaji biasanya digunakan untuk pembayaran atas pemakaian jasa karyawan bagian manajerial dan administrasi. Besarnya gaji yang diterima oleh karyawan dihitung berdasarkan tarif bulanan, bukan jam-jaman atau harian. Sedangkan untuk upah biasanya dibayarkan berdasarkan hitungan jam, harian, mingguan, atau kesatuan pekerjaan (borongan).

Contoh : Jika besarnya iuran yang dipotong dari gaji tiap bulan adalah 5000/karyawan, pada saat menjelang hari raya karyawan yang bersangkutan akan menerima bingkisan senilai lebih dari 60.000 (12 bulan x  5000), katakanlah 90.000, dalam hal ini 30.000 merupakan manfaat yang diterima langsung oleh karyawan dari perusahaan.

Contoh lain, seorang karyawan memilik penghasilan kena pajak (1 tahun) sebesar 118.000.000. besarnya tarif pajak progresif yang berlaku saat ini adalah

10 % untuk penghasilan kena pajak sampai dengan 40 juta

15% untuk penghasilan kena pajak diatas 40 juta sampai dengan 100 juta

25% untuk penghasilan kena pajak diatas 100 juta.

Besarnya pajak penghasilan yaitu:

[(10% x 40 juta) + (15% x 60 juta) + (25% x 18 juta)][7]

BAB III

PENUTUP

A.      Simpulan

Hutang lancar adalah hutang yang di harapkan akan di bayarkan dalam jangka waktu satu tahun atau satu siklus operasi normal perusahaan dan dengan menggunakan aktiva lancar yang ada atau hasil dari pembentukan hutang lancar yang lain.

Jenis- jenis hutang lancar antara lain : Hutang usaha atau hutang dagang, Wesel bayar, Jatuh tempo berjalan hutang jangka panjang, Hutang jangka pendek yang diharapkan akan didanai, Hutang dividen, Deposito yang dapat dikembalikan, Pendapatan diterima dimuka, Hutang pajak penjualan, Hutang pajak properti, Hutang pajak penghasilan dan Kewajiban yang berhubungan dengan karyawan.

Kewajiban kontijensi adalah Suatu transaksi yang terjadi dimasa lampau akan menimbulkan kewajiban apabila kejadian tertentu terjadi dimasa mendatang. Kewajiban potensial ini dinamakan sebagai kewajiban kontinjensi, dimana kewajiban belum terjadi pada tanggal neraca.

Istilah gaji biasanya digunakan untuk pembayaran atas pemakaian jasa karyawan bagian manajerial dan administrasi. Besarnya gaji yang diterima oleh karyawan dihitung berdasarkan tarif bulanan, bukan jam-jaman atau harian. Sedangkan untuk upah biasanya dibayarkan berdasarkan hitungan jam, harian, mingguan, atau kesatuan pekerjaan (borongan).

DAFTAR PUSTAKA

Donald E. Kieso, dll, 2002, Akuntansi Intermediate, Jakarta : Erlangga

Al.Haryono Jusup, 2001, Dasar- Dasar Akuntansi, Yogyakarta : Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN

Ainun Na’im,1992, Akuntansi Keuangan 2, Yogyakarta : BPFE Yogyakarta

Hery, Akuntansi Aset, Liabilitas, dan Ekuitas, Jakarta : Raja Grafindo

---

[1] Al.Haryono Jusup, 2001, Dasar- Dasar Akuntansi, Yogyakarta : Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, hlm. 230

[2] Donald E. Kieso, dkk, 2002, Akuntansi Intermediate, Jakarta : Erlangga, hlm.180

[3] Al.Haryono Jusup, Op.Cit, hlm. 231- 234

[4] Donald E. Kieso, dkk, Op.Cit, hlm. 182- 184

[5] Ainun Na’im,1992, Akuntansi Keuangan 2, Yogyakarta : BPFE Yogyakarta, hlm. 121

[6] Donald E. Kieso, dkk, Op.Cit, hlm. 187- 189

[7]Hery, Akuntansi Aset, Liabilitas, dan Ekuitas, Jakarta : Raja Grafindo, hlm. 174- 177